Sabtu, 24 Februari 2024

Buka Webinar Nasional PGRI, Gubernur Rohidin Sampaikan Ini

HARIAN-NEWS.com – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengakui bahwa pemetaan kebutuhan guru di beberapa sektor memang mengalami kekurangan dari semua tingkat. Seperti SD, SMP, SMA/SMA termasuk Madrasah.

Hal ini disampaikan Gubernur Rohidin, saat membuka Webinar Nasional PGRI yang mengangkat tema Problem dan Solusi Pengangkatan Guru ASN PPPK, Kamis (12/1).

“Kita sudah mengupayakan, melakukan koordinasi ke Kemendikbud, Kemenkeu, dan Kemendagri terkait dasar hukum pengangkatan 524 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang telah dinyatakan lulus passing grade 2021, pola penggajian anggarannya disediakan siapa, dan beberapa problem lainnya,” ujar Gubernur Rohidin.

Namun, muncul problem lainnya yaitu regulasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait alokasi APBD tidak diperkenankan melebihi 30 persen untuk pembayaran gaji dan belanja rutin pegawai. Sementara untuk provinsi Bengkulu sendiri, angkanya sudah mencapai 38,9 persen tentu ini melebihi standar yang ditetapkan.

“Bagi daerah yang alokasinya melebihi dari 30 persen, tidak diperkenankan melakukan pengangkatan pegawai apapun bentuknya. Jika tetap dilakukan, maka akan berdampak pada daerah mendapatkan penalti serta DAU (Dana Alokasi Umum) bisa dipangkas pemerintah pusat. Problem inilah yang menjadi kendala, dan belum mendapat jawaban dari pemerintah pusat,” seru Gubernur Bengkulu ke-10 ini.

BACA JUGA :  Optimis Jatim Bangkit, Pemkab Tulungagung Peringati Hari Jadi ke-77 Jatim
survey dan pendeteksi sumber air

Lebih lanjut, pada 2018 lalu Gubernur sudah mengambil sikap untuk semua tenaga honorer di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang awal penggajiannya bervariasi dari sekolah, dan dengan status bermacam-macam. Didata kemudian dimasukkan ke dalam database dan mendapatkan gaji sama rata dari APBD Provinsi Bengkulu.

“Pemprov (pada 2018) mengambil sikap atas nama Gubernur, untuk honorer yang mengabdi minimum 1 tahun mendapatkan SK Gubernur melalui Kadis Dikbud dan mendapatkan Gaji seragam yaitu 1 juta rupiah,” jelas Gubernur.

Lanjut Gubernur, tujuan kebijakan pendataan database honorer ini tentunya untuk melindungi para honorer, sehingga kepala sekolah, atau kepala dinas pendidikan tidak sewenang-wenang memberhentikan ataupun mengangkat honorer.

“Status honorer guru harus ada kepastian, dan legal sehingga dalam pekerjaannya tidak muncul rasa was was takut diberhentikan atau dipecat di tengah jalan. Dan di samping itu, jika ada kebijakan pusat yang lebih besar secara nasional, seperti pengangkatan PPPK ataupun PNS maka database ini tidak bisa dimanipulasi,” terang Gubernur.

BERITA TERKAIT

BERITA TERBARU

Khotaman Kitab Dan Ijazahan Bersama Guru Besar Ilmu Hadits Universitas Al Azhar Mesir

Tulungagung, harian-news.com - Pondok Pesantren Al Azhaar Tulungagung pada Ahad (25/02/2024) akan menghadirkan guru besar Universitas Al Azhar Mesir yaitu Prof. Dr. Muhammad Ibrahim...

7.384 Personil Gabungan Dikerahkan untuk Mengamankan Pemilu di Tulungagung

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com - Pj. Bupati Tulungagung, Heru Suseno, turut serta dalam Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Tahap Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024 pada Selasa (13/2/2024)...

Lantik Plh. Sekda Tulungagung, Heru Suseno: Proses Sudah Sesuai Ketentuan

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com - Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, melantik Tri Hariadi sebagai Plh. Sekda Kabupaten Tulungagung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, pada Senin (12/2/2024)...

Pj Bupati Tulungagung Tinjau Pendistribusian Logistik Pemilu di 3 Kecamatan

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com - Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno meninjau persiapan pendistribusian logistik Pemilu di 3 kecamatan pada Senin (12/2/2024), sekitar pukul 09.30 WIB. Kunjungan ini...

Mempersiapkan Diri Beribadah Di Bulan Damai

Tulungagung, harian-news.com - Pemilu 2024 telah usai pencoblosan. Dalam proses penghitungan akan memasuki Bulan Romadhon. Bulan yang penuh keistimewaan. Yaitu bulan damai. Tokoh agama...

Pemilu Wujudkan Persatuan Bangsa Indonesia

Tulungagung, harian-news.com - Pemilu 2024 telah dilakukan tahap pencoblosan dan hari ini sudah penghitungan data secara real count. Semakin hari paska pemilu semakin panas...

Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai di Kalbar, Pangamat : Belum ada Upaya yang Jelas dari Pemda dan BPN

Pontianak Kalbar, Harian-news.com - Pengamat Hukum dan Bijakan Publik kembali soroti persoalan konflik agraria di wilayah Kalimantan Barat seolah-olah tidak pernah berakhir, namun kondisi...

Gus Muhdlor Bakal Relokasi SMPN 2 Tanggulangin

SIDOARJO, HARIAN-NEWS.com - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tengah berencana untuk merelokasi SMPN 2 Tanggulangin. Pasalnya, Sekolah Menengah Pertama yang berada di Desa Kedungbanteng tersebut saat...

Belajar Bijak Menyikapi Pemilu 2024

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com - Partai politik yang ikut pemilu di era reformasi sangat banyak. Setiap partai mengusung caleg baik tingkat pusat ataupun daerah. Sangat mustahil...

Ojo Kesusu, Sing Sabar

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com - Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap pesta demokrasi baik ditingkat pilkada maupun pilpres bermunculan lembaga swadaya masyarakat menyeleanggkan hitung cepat...

BNNK Sidoarjo dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM) Bersinergi

SIDOARJO, HARIAN-NEWS.com - Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo melakukan kegiatan kolaborasi dengan beberapa Lembaga Rehabilitasi yang ada di Sidoarjo. Kegiatan meliputi jalan santai dan ngopi...

Relawan Pendukung Prabowo -Gibran Tulungagung Sujud Syukur

Tulungagung, harian-news.com - Para relawan 02 di Kabupaten Tulungagung yang telah melaksanakan tugas pada Kamis (15/02/2024) di Kebun Jambu Rejoagung Tulungagung melakukan sujud syukur...
spot_img
spot_img

BERITA TRENDING