Drs. Yohanes Bagus Kuncoro, M.Si., Kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung mulai menyiapkan arah baru pembangunan kota dengan konsep penataan kawasan yang lebih hidup, tertata, dan berdaya tarik wisata.
Melalui grand design yang tengah disusun, Bappeda ingin mendorong Tulungagung naik kelas dari sekadar kota persinggahan menjadi daerah tujuan.
Kepala Bappeda Tulungagung, Drs. Johanes Bagus Kuncoro, M.Si., menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa lagi berjalan biasa-biasa saja. Tulungagung membutuhkan lompatan gagasan agar mampu bersaing dengan daerah lain dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam wawancara di Kantor Bappeda Tulungagung, Senin (27/5/2026), Johanes memaparkan bahwa pemerintah daerah menggandeng kalangan akademisi, membuka ruang partisipasi publik, serta mendorong kolaborasi dengan sektor swasta guna memperkuat konsep pembangunan jangka panjang.
Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa Bappeda ingin menjadikan pembangunan lebih terarah dan berbasis kebutuhan masa depan. Namun di tengah optimisme itu, sejumlah tantangan besar masih menunggu penyelesaian.
Salah satu persoalan utama terletak pada kesenjangan antara visi besar dengan kondisi infrastruktur dasar yang belum merata. Di satu sisi, penataan kawasan wisata dan pedestrian mulai digaungkan sebagai wajah baru kota. Namun di sisi lain, jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas publik di beberapa wilayah masih menjadi keluhan warga.
Jika persoalan mendasar itu tidak ditangani seiring pembangunan kawasan strategis, transformasi kota berisiko hanya terlihat di titik-titik tertentu tanpa dirasakan merata.
Salah satu rencana yang mencuat adalah menghadirkan nuansa kawasan seperti Malioboro di pusat kota. Strategi ini diarahkan agar wisatawan tidak hanya melintas menuju pantai selatan, tetapi juga singgah dan menikmati pusat kota Tulungagung.
Meski demikian, konsep tersebut membutuhkan kesiapan ekosistem ekonomi, budaya, serta konsistensi pengelolaan. Sebab kawasan ikonik tidak lahir hanya dari pembangunan fisik, tetapi dari karakter dan aktivitas masyarakat yang tumbuh berkelanjutan.
Keterbatasan anggaran daerah juga membuat pemerintah membuka peluang kerja sama melalui program CSR. Langkah ini realistis, namun tetap membutuhkan regulasi yang jelas agar arah pembangunan tidak bergeser oleh kepentingan tertentu.
Bappeda juga disebut mulai mengkaji potensi budaya lokal sebagai identitas kota, termasuk budaya cethe yang selama ini dikenal luas. Upaya ini menunjukkan keinginan mengangkat ciri khas daerah sebagai kekuatan promosi.
Pada akhirnya, keberhasilan grand design bukan ditentukan dari dokumen perencanaan semata, tetapi dari keberanian mengeksekusi program, menjaga konsistensi kebijakan, serta memastikan pembangunan dirasakan seluruh masyarakat.
Jika mampu dijalankan dengan tepat, langkah Bappeda Tulungagung ini bisa menjadi pondasi penting menuju kota yang lebih hidup, tertata, dan membanggakan.
Jurnalis : Pandhu
