
Harian–News.Com (Tulungagung) Tragis di era milenial masih terjadi praktek “intimidasi”siswa dengan melarangnya ikut ujian sekolah karena nunggak SPP.
Kondisi itu terjadi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tulungagung, Jawa Timur. Beberapa orang siswa mendapatkan tekanan agar melunasi tunggakan biaya sekolah jika mau ikut ujian.
Menurut informasi dari berbagai sumber, wali murid berada dalam tekanan, karena hanya ada dua pilihan. Pertama, diminta membuat pernyataan kesanggupan pelunasan tunggakan biaya sekolah jika ingin anaknya mengambil nomor ujian sekolah. Dan yang kedua, segera melunasi tunggakan.
Karena Kepala MAN 1 Tulungagung Drs. H. Slamet Riyadi,M.Pd, tidak ada di sekolah, diwakilkan ke Nurudin selaku Humas MAN 1 Tulungagung.
Nurudin saat dikonfirmasi terkesan menghindar dan mengatakan kaitan dana BOS atau yang berkaitan dengan keuangan langsung saja ke bendahara.
“ Saya hanya Humas yang tugasnya menerima tamu dan menghadiri undangan. Kalau mau wawancara seperti ini tidak bisa langsung spontanitas seperti ini, “kata Nurudin.
Saat ditanyakan terkait adanya pengutan sekolah berjumlah Rp145 ribu per siswa setiap bulan.
Nurudin membantah hal itu, “Tidak ada pungutan di sekolah ini mas, yang ada adalah untuk kebutuhan siswa. Namun Dirinya mengaku kurang tahu jumlah pastinya.”
Saat ditanyakan terkait dugaan pelanggaran peraturan presiden nomor 87 tahun 2016, Nurudin singkat mengatakan di sekolahnya tidak ada pungutan.” Yang tahu Bendahara , silahkan langsung ke bendahara saja” kata Nurudin.
Nurudin juga membantah sendiri hasil pertemuan wali murid tentang adanya penambahan guru di sekolah tersebut yang nantinya akan digaji dengan sebagian dana Rp145 ribu tersebut.
“ Untuk tahun ini belum ada penambahan mas,” kata Nurudin sambil berlalu saja dengan alasan akan memanggil bendahara sekolah. Anehnya dia tak kunjung kembali, ternyata “melarikan diri” dari wartawan.
Sorotan juga dilakukan ketua organisasi sosial Mulyanto,SH, Dirinya menyesalkan sikap sekolah (MAN 1 Tuungagung) yang melakukan intimidasi pada wali murid.
Sementara kondisi ekonomi yang mereka miliki masih kekurangan, hal itu disampaikan Mulyanto,SH Ketua Organisasi Sosial di Tulungagung, Kamis, 23 November 2019.
“Kami akan segera mencari tahu apakah ada aturan melarang siswa mengikuti ujian karena masih menunggak SPP, ke Kantor Kemenag Kabupaten Tulungagung maupun ke Provinsi,” kata Mulyanto tegas.
Menurut wali murid berinisial SA (42) yang anaknya sekolah di MAN 1 Tulungagung itu, selama ini ada dirinya dipungut oleh sekolah sebesar Rp145 per bulan.
“Dengan dalih sebagai SPP dan dana itu diperuntukkan guna mencukupi kebutuhan siswa sendiri. DIkarenakan dana BOS dari pemerintahyang besarannya per siswa Rp 1.400.000,- tidak mencukupi mencover biaya kegiatan siswa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah,” kata SA menirukan kata-kata bendahara sekolah.
Seorang wali murid lainnya berinisial NA, juga mengaku dipusingkan dengan anaknya yang akan mengikuti ujian semester di MAN 1 Tulungagung, ini karena dirinya masih memiliki tunggakan sekolah sebesar 800 ribu, “ Darimana saya bisa dapat uang mas,” katanya.
NA (45) sebagai wali murid juga menyesalkan sikap sekolah yang saat dirinya ke sekolah dan hendak mengambil nomor ujian justru disuruh mengisi surat pernyataan yang isinya seolah olah memaksa dirinya harus membayar dengan tempo yang sudah disepakati oleh sekolah.
“ Saya ini orang kerja serabutan mas, kalau begini kan pendidikan justru menekan orang kecil seperti saya ,” katanya sedih.
Dikatakan NA, kalau memang tidak bisa ujian ya tidak apa apa , mau apa lagi (pj)
.