BLITAR, HARIAN-NEWS.com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027 mulai dimatangkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melalui Komisi I, II, III, dan IV menggelar rapat kerja secara berturut-turut selama tiga hari untuk mendalami Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rangkaian pembahasan tersebut diawali dengan rapat bersama narasumber guna memperoleh masukan, pendalaman materi, serta penguatan substansi dalam menjalankan fungsi anggaran DPRD.
Selanjutnya, masing-masing komisi menggelar rapat kerja bersama OPD mitra sesuai bidang tugas dan ruang lingkup kewenangannya. Pembahasan dilakukan untuk mencermati rencana program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
Komisi I memfokuskan pembahasan pada bidang pemerintahan, hukum, dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Sementara itu, Komisi II mendalami sektor perekonomian, keuangan, pertanian, serta pengembangan potensi daerah. Komisi III mencermati bidang pembangunan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan infrastruktur.
Adapun Komisi IV membahas sektor kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, sosial, serta berbagai pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui pembahasan lintas komisi tersebut, DPRD Kabupaten Blitar berupaya memastikan setiap program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKA 2027 memiliki perencanaan yang jelas, terukur, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pembahasan, mulai dari kebutuhan riil masyarakat, target kinerja, efektivitas penggunaan anggaran, hingga kesesuaian program dengan kemampuan keuangan daerah.
Pembahasan RKA ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan RAPBD 2027. DPRD memiliki peran strategis untuk mencermati setiap usulan anggaran agar alokasi belanja daerah tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif OPD, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, proses penganggaran diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik.
Jurnalis: Etok
