MALANG, HARIAN-NEWS.com – Pemerintah Kabupaten Malang menggenjot penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) untuk memperkuat perlindungan peserta didik dari perundungan, kekerasan, diskriminasi, hingga ancaman di ruang digital. Melalui program ini, sekolah didorong tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga rumah kedua yang aman, nyaman, dan membahagiakan bagi anak.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan, AP., M.Si., saat membuka kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Aula Panji Pulang Jiwo, Kepanjen, Selasa (22/9/2026). Bagus hadir mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), pengawas sekolah, kepala sekolah, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
Bagus menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari prestasi akademik, peringkat sekolah, maupun kelengkapan fasilitas. Lingkungan yang membuat peserta didik merasa terlindungi dan bahagia juga menjadi bagian penting dari kualitas pendidikan.
“Kita sering bicara soal prestasi, soal fasilitas, soal nilai. Tapi kita lupa, apakah anak-anak kita merasa aman di sekolah? Apakah mereka bahagia berangkat sekolah? Itu yang paling penting,” ujarnya.
Menurut Bagus, sekolah harus mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh, baik dari sisi fisik, psikologis, sosial budaya, maupun keamanan digital. Tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks seiring meningkatnya penggunaan teknologi dan media sosial di kalangan anak.
Karena itu, penerapan BSAN tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah atau Dinas Pendidikan. Keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait perlu mengambil peran sesuai kewenangannya.
“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Ada sekolah, ada keluarga, ada masyarakat, dan ada pemerintah daerah. Semua harus terlibat,” tegasnya.
Perundungan Digital Jadi Perhatian Bagus juga menyoroti perubahan pola ancaman yang dihadapi peserta didik. Jika kekerasan fisik relatif mudah dikenali, perundungan digital atau cyberbullying dapat berlangsung melalui media sosial dan perangkat komunikasi pribadi, bahkan di luar jam sekolah.
Penyebaran konten negatif, ujaran kebencian, serta penggunaan gawai yang tidak terkontrol juga menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian bersama.
“Anak-anak kita sekarang hidup di dua dunia. Dunia nyata di sekolah dan dunia maya di handphone-nya. Pengawasan di dunia maya ini yang menjadi PR besar kita bersama, karena dampaknya tidak kalah berbahaya dengan kekerasan fisik,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, satuan pendidikan di Kabupaten Malang didorong menerapkan empat pilar utama BSAN secara terpadu.
Pertama, keamanan spiritual, melalui penguatan moral, akhlak, karakter, nilai keagamaan, dan budi pekerti.
Kedua, keamanan fisik, dengan memastikan peserta didik terlindungi dari kekerasan, ancaman bencana, serta potensi bahaya di lingkungan sekolah.
Ketiga, keamanan psikologis dan sosiokultural, melalui pencegahan perundungan, diskriminasi, intoleransi, serta kekerasan verbal yang dapat mengganggu perkembangan mental anak.
Keempat, keamanan digital, dengan membekali peserta didik literasi digital dan kemampuan menggunakan teknologi serta media sosial secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.
Keempat pilar tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi sekolah dalam membangun lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan akademik sekaligus pembentukan karakter.
“Keempat pilar ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus saling menguatkan. Tujuannya satu, mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan punya daya saing,” tambah Bagus.
Diperkuat Pokja Lintas Sektor
Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jawa Timur, Oki Susandono, S.Kom., M.Kom., memaparkan landasan kebijakan penerapan BSAN.
Oki menjelaskan, penyusunan kebijakan BSAN di Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Menurutnya, penerapan budaya sekolah aman dan nyaman perlu menjangkau seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga SMA, SMK, dan sekolah luar biasa (SLB).
Oki juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Malang yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Malang pada 2026 terkait pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Keberadaan Pokja tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan peserta didik.
Selain Dinas Pendidikan, unsur yang dilibatkan meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta unsur kepolisian, kejaksaan, dan organisasi masyarakat.
Kolaborasi tersebut dinilai penting karena persoalan yang memengaruhi keamanan anak di lingkungan pendidikan tidak selalu berdiri sendiri. Faktor sosial, kesehatan mental, kondisi keluarga, administrasi kependudukan, dan penggunaan teknologi dapat saling berkaitan.
Melalui penguatan BSAN, Pemkab Malang menargetkan sekolah-sekolah di 33 kecamatan semakin mampu membangun lingkungan belajar yang aman dan inklusif.
Tantangannya kini bukan sekadar membentuk kebijakan dan kelompok kerja, melainkan memastikan prinsip perlindungan benar-benar diterapkan dalam keseharian sekolah. Dengan demikian, setiap peserta didik dapat belajar, berkembang, dan meraih prestasi tanpa dibayangi kekerasan maupun perundungan.
Jurnalis: Susilo
