TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, S.M., M.M., menegaskan pentingnya kemudahan pelayanan publik untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan investasi di Kabupaten Tulungagung. Penegasan itu disampaikan saat Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meluncurkan tujuh inovasi pelayanan sekaligus memperkuat Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (24/8/2026), ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemkab Tulungagung dan 16 instansi vertikal.
Kerja sama tersebut melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Kantor Imigrasi, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kantor Pelayanan Pajak, BPJS, hingga lembaga perbankan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi di MPP Tulungagung.
Ahmad Baharudin menekankan, kemudahan pelayanan tidak boleh berhenti pada penyederhanaan prosedur administratif. Pelayanan yang semakin mudah harus mampu memberikan dampak terhadap perkembangan dunia usaha, terutama UMKM, serta mendorong masuknya investasi ke daerah.
Sementara itu, DPMPTSP Kabupaten Tulungagung meluncurkan tujuh inovasi pelayanan, yakni GITAR INDAH, SITA PINTAR, MOSS KELING, KLIR-PM, T-POIN, IPRO, dan PINTA DISAPA.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung Dra. Imro’atul Mufidah, M.Si., menyampaikan bahwa kinerja pelayanan dan investasi daerah menunjukkan capaian positif.
Realisasi investasi pada Semester I 2026 tercatat mencapai Rp652.216.692.568 atau 119,45 persen dari target tahunan. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif kinerja investasi daerah.
Di sisi pelayanan publik, MPP Tulungagung telah menerbitkan 10.285 layanan dari total 120 jenis layanan yang tersedia. DPMPTSP juga memperoleh penghargaan kinerja dari Kementerian Investasi/BKPM dengan predikat “Sangat Baik” dan nilai 92,096 pada 30 Juli 2026.
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah PINTA DISAPA atau Pelayanan Inklusif Tulungagung untuk Disabilitas Peduli dan Aman. Melalui pendekatan jemput bola, pada 20 Agustus 2026 DPMPTSP menyebut telah menerbitkan 21 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sembilan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas.
Peluncuran tujuh inovasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya DPMPTSP menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan inklusif. Tantangannya, inovasi yang diluncurkan harus benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Kemudahan perizinan juga diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penguatan UMKM. Sebab, kemudahan memperoleh izin usaha belum otomatis membuat pelaku usaha mampu berkembang tanpa dukungan pembiayaan, pendampingan, peningkatan kapasitas, akses pasar, serta keterhubungan dengan investor dan industri.
Penguatan MPP melalui kerja sama dengan 16 instansi vertikal dan peluncuran tujuh inovasi DPMPTSP menjadi langkah awal. Pemerintah daerah dituntut memastikan seluruh layanan benar-benar terintegrasi dan mampu memangkas birokrasi yang selama ini dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan pelayanan publik tidak semata diukur dari banyaknya inovasi atau jumlah layanan yang diterbitkan. Ukuran utamanya adalah semakin singkatnya waktu pengurusan, semakin sederhananya prosedur, serta semakin mudahnya masyarakat memperoleh kepastian pelayanan.
Begitu pula dengan investasi. Capaian Rp652,2 miliar akan semakin bermakna apabila mampu membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian lokal Tulungagung.
Jurnslis : Pandhu
