Erma Susanti, S.E., M.Si., Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung usai gelar Dialog Publik memperingati Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) di Bento Kopi Tulungagung, Senin (27/7/2026).
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Erma Susanti, S.E., M.Si., Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, ancaman terbesar demokrasi saat ini bukan lagi sekadar pelupaan sejarah, melainkan praktik korupsi yang menggerus hak rakyat serta tingginya angka pengangguran yang berpotensi menggagalkan bonus demografi Indonesia.
Dalam wawancara bersama Harian News, Senin (27/7/2026), Erma menegaskan demokrasi merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak boleh dipelintir demi kepentingan politik sesaat.
“Demokrasi bukan hadiah. Demokrasi diperoleh melalui perjuangan panjang. Karena itu, sejarah tidak boleh dipelintir atau disesatkan demi kepentingan politik sesaat,” ujarnya.
Erma mengatakan, melupakan sejarah akan membuka peluang lahirnya kembali praktik kekuasaan yang membatasi kebebasan sipil. Karena itu, generasi muda harus memahami bahwa kebebasan berpendapat, mengkritik pemerintah, dan mengawasi jalannya negara merupakan hasil perjuangan yang wajib dijaga.
Namun menurutnya, tantangan demokrasi kini telah bergeser. Ia menilai korupsi menjadi ancaman paling serius karena merampas hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
“Korupsi membuat rakyat kehilangan haknya. Anggaran yang seharusnya membangun kualitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan justru bocor karena tata kelola yang buruk. Ini ancaman serius bagi demokrasi,” tegasnya.
Erma juga menyoroti masih maraknya aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Menurutnya, fenomena tersebut menjadi sinyal masih banyak persoalan yang dirasakan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dalam negara demokrasi, kritik dan kontrol sosial merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan tetap berpihak kepada rakyat.
Ia kemudian mengingatkan Indonesia tengah memasuki masa bonus demografi, ketika jumlah penduduk usia produktif mencapai puncaknya. Momentum itu, kata Erma, hanya akan menjadi keuntungan apabila pemerintah mampu menghadirkan pendidikan berkualitas, membuka lapangan kerja, serta menciptakan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.
Sebaliknya, jika pengangguran terus meningkat dan kesempatan kerja semakin sempit, bonus demografi justru dapat berubah menjadi krisis sosial.
“Anak-anak muda membutuhkan kesempatan, bukan sekadar janji. APBN harus benar-benar diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika tidak, bonus demografi bisa berubah menjadi krisis sosial,” katanya.
Erma menilai persoalan ekonomi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kualitas tata kelola pemerintahan. Lemahnya pengawasan penggunaan anggaran dan praktik korupsi yang terus berulang menjadi penyebab belum optimalnya pemerataan pembangunan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menutup keterangannya, Erma mengajak generasi muda aktif mengawal demokrasi dengan menjaga integritas, mengawasi jalannya pemerintahan, dan berani menyuarakan kritik terhadap penyimpangan kekuasaan.
“Demokrasi tidak cukup dijaga melalui pemilu lima tahunan. Demokrasi harus dirawat setiap hari melalui partisipasi masyarakat, pengawasan terhadap kekuasaan, dan keberanian melawan korupsi. Tanpa itu, cita-cita mewujudkan keadilan sosial hanya akan menjadi slogan,” pungkasnya.
Jurnalis: Pandhu
