Kemendagri Turun Tangan, Tulungagung Dipastikan Tetap Kondusif Pasca OTT KPK

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharuddin (tengah) memberikan keterangan pers di
hadapan awak media yang merekam dengan ponsel saat rapat koordinasi mitigasi
pasca-OTT KPK di Ruang Prajamukti, Kantor Pemkab Tulungagung, Senin (14/4/2026), saat itu didampingi Sekda Tulungagung Soeroto.

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat mengawal stabilitas pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah sigap ini menjadi sinyal kuat bahwa roda pemerintahan tidak akan dibiarkan terganggu, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan secara optimal di tengah situasi transisi kepemimpinan.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Efrimeiriza, hadir langsung atas arahan Menteri Dalam Negeri untuk memimpin rapat koordinasi di Ruang Prajamukti, Senin (13/4/2026).

Dalam forum tersebut, Efrimeiriza menegaskan bahwa setiap peristiwa OTT menjadi perhatian serius pemerintah pusat, sekaligus momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Setiap peristiwa OTT menjadi atensi serius Bapak Menteri. Pencegahan terus diperkuat, dan kunci utamanya adalah integritas kepala daerah,” tegasnya.

Kemendagri menetapkan empat langkah strategis guna menjaga kondisi Tulungagung tetap kondusif: Menjamin keberlangsungan pemerintahan agar tetap berjalan stabil.

Memastikan pelayanan publik tidak terganggu dan tetap maksimal.
Melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi.
Memulihkan semangat dan profesionalitas ASN agar tetap fokus melayani masyarakat.

Selain itu, Kemendagri juga menegaskan pengawasan ketat terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, Plt tidak diperkenankan melakukan rotasi jabatan tanpa izin tertulis Menteri Dalam Negeri, guna menjaga stabilitas birokrasi selama masa transisi.

Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharuddin, memastikan bahwa kondisi pemerintahan tetap terkendali.

Meski sebagian kantor Pemda masih dalam proses penyegelan oleh KPK, pelayanan publik tetap berjalan dengan memanfaatkan kantor Wakil Bupati dan ruang alternatif lainnya.
“Fokus utama kami adalah memastikan masyarakat tetap terlayani dengan baik. Seluruh OPD solid dan berkomitmen menjaga stabilitas,” ujarnya.

Situasi ini justru menjadi momentum pembenahan menyeluruh bagi birokrasi di Tulungagung. Dengan pengawalan langsung dari pemerintah pusat serta komitmen jajaran daerah, diharapkan tata kelola pemerintahan ke depan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kini, Tulungagung berada dalam fase penataan ulang dengan pengawasan intensif. Masyarakat pun diharapkan tetap tenang, karena pemerintah memastikan kondisi tetap aman, terkendali, dan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
Jurnalis: Pandhu