Doding Rahmadi Tegaskan Pengangkatan PPPK Murni Kebijakan Kemanusiaan, Bukan Manuver Politik

TRENGGALEK, HARIAN- NEWS.com — Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menepis keras tudingan bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 sarat muatan politik. Ia menegaskan, kebijakan tersebut lahir dari kepedulian terhadap tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun untuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Menurut Doding, langkah pengusulan formasi PPPK merupakan hasil kerja serius Bupati Trenggalek yang berhasil mengamankan 2.335 kuota formasi dari Pemerintah Pusat.

“Ini murni kebijakan kemanusiaan. Mereka sudah lama mengabdi dan berhak mendapat kepastian status. Tidak ada nuansa politik sama sekali,” ujar Doding saat ditemui usai memimpin rapat pimpinan, Kamis (30/10/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah sejak awal berkomitmen untuk memastikan seluruh tenaga honorer mendapatkan kesempatan diangkat menjadi PPPK. Hal ini sekaligus menjadi langkah strategis menjelang kebijakan nasional penghapusan tenaga honorer mulai 2026.

“Dengan mekanisme ini, struktur pegawai di Pemkab akan jelas. Tidak ada lagi tenaga honorer, hanya PNS dan PPPK sebagaimana regulasi yang berlaku,” imbuhnya.

Beban Anggaran Diambil Alih Pemkab

Doding juga menyoroti dinamika anggaran PPPK. Ia mengungkapkan bahwa skema awal pendanaan berasal dari Pemerintah Pusat. Namun, karena adanya kebijakan efisiensi, beban pembayaran gaji kini dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten.

“Pemkab sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp43 miliar untuk PPPK, tapi tidak disetujui Pemerintah Pusat. Kami tetap berupaya agar pelayanan kepada tenaga PPPK berjalan baik,” katanya.

Politisi senior PDIP itu memastikan, DPRD dan Pemkab sepakat menjaga agar tidak ada tenaga honorer yang dirugikan akibat perubahan regulasi nasional tersebut.

Jurnalis Nanang NK
Editor Arief Gringsing