YLMI dan Petani Hutan Ngawi Mantapkan Sinergi Kelestarian Hutan dan Ketahanan Pangan

NGAWI, HARIAN-NEWS.com — Yayasan Lumbung Madani Indonesia (YLMI) bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) meneguhkan komitmen menjaga kelestarian hutan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui program Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), YLMI resmi mendapatkan tambahan akses kelola hutan seluas 3.040 hektare di Kabupaten Ngawi, setelah sebelumnya memperoleh 413 hektare di Desa Banjarbanggi. Dengan demikian, total luas kelola YLMI di Ngawi kini mencapai 3.453 hektare yang tersebar di tiga desa.

Acara penyerahan dan sosialisasi program KHDPK ini berlangsung di Ngawi, dihadiri oleh perwakilan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Madiun, Koramil, Kapolsek, Perum Perhutani KPH Ngawi, YLMI, serta ratusan petani hutan, Rabu(5/11/2025).

Momentum ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat sekitar hutan dalam mengelola sumber daya alam secara legal, produktif, dan berkelanjutan.

Perwakilan CDK Wilayah Madiun dalam sambutannya menyebut program KHDPK sebagai terobosan kebijakan yang menyeimbangkan antara konservasi dan produksi.
“Kita tidak perlu memilih antara melestarikan hutan atau memenuhi pangan. Dengan model agroforestri dan pendekatan ekosistem, keduanya bisa berjalan beriringan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua YLMI Syukur Fahruddin, yang akrab disapa Shondhey, menegaskan bahwa program KHDPK bukan sekadar pemberian izin, melainkan strategi membangun ketahanan pangan dari pinggiran.
“Kita sering berpikir lumbung pangan hanya ada di sawah. Hari ini kita buktikan, hutan rakyat pun bisa menjadi lumbung pangan masa depan,” tegasnya.

Menurut Shondhey, kunci keberhasilan program ini bukan di acara seremonial, tetapi pada hasil nyata di lapangan — terutama seberapa besar kontribusinya terhadap stok pangan daerah dalam lima tahun ke depan.
“Momentum ini adalah pengakuan negara terhadap peran strategis masyarakat dalam menjaga dan mengelola hutan. Saatnya bekerja dan membuktikan bahwa hutan rakyat Ngawi mampu menopang kedaulatan pangan,” imbuhnya.

Ketua Kelompok Tani Hutan Bangun Wana, salah satu penerima hak kelola, juga menyampaikan rasa syukur dan harapannya.
“Akhirnya kami punya legitimasi resmi untuk mengelola lahan yang selama ini kami rawat. Ini bukan cuma soal dapat surat, tapi soal masa depan yang lebih pasti. Kami jaga hutan, dan hutan akan jaga kami,” tuturnya penuh haru.

Di akhir acara, Shondhey menyampaikan harapan agar Kementerian Kehutanan segera mengesahkan Rencana Pengelolaan KHDPK (RPKHDPK).
“Program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat dinantikan. Kami berharap proses pengesahan segera dilakukan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” pungkasnya.

Catatan Redaksi:
Langkah YLMI dan kelompok tani hutan Ngawi ini menjadi contoh nyata sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial dalam menjaga keberlanjutan hutan sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional.

Jurnalis MJD
Editor Arief Gringsing