Sikap Dewan Tulungagung Terkesan “Antik” Saat Dikonfirmasi Tentang Bupati Tulungagung “Lamban”

Sumarsono,S.Sos, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Periode 2019 -2024

Sikap Dewan Tulungagung Terkesan “Antik” Saat Dikonfirmasi Tentang Bupati Tulungagung “Lamban”

HARIAN–NEWS.COM (TULUNGAGUNG) – Lambannya Bupati Tulungagung dalam pengisian jabatan-jabatan strategis di Eselon II dan III ASN di Tulungagung ternyata belum membuat DPRD Tulungagung bersuara. Padahal beberapa pelayanan pada warga menjadi terhambat.

Bahkan kesan Antik (red- bahasa tulungagungan) terlihat dari sikap para anggota dewan saat dimintai komentarnya.

Seperti yang dilakukan oleh Gunawan anggota DPRD Tulungagung dari Partai Gerindra yang kini menjabat Ketua Komisi A (Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan), yang merasa terganggu dengan konfirmasi melalui media daring. Dia dengan singkat mengatakan belum bisa berkomentar, dan malah memberi nasehat kepada media agar tidak sering menelpon bila tidak diangkat.

“Kalau memang menelpon tidak saya angkat, jangan nelpon terus mas, risih saya,” katanya sambil berjalan memasuki ruangan ketua DPRD Tulungagung.

Tidak jauh beda dengan Gunawan, Asmungi anggota DPRD Tulungagung dari Partai Golkar yang kini menjadi Wakil Ketua DPRD dan koordinator Komisi C (Bidang keuangan dan Kesehatan), juga enggan berkomentar dengan alasan akan rapat bersama ketua dewan dan pimpinan komisi.

“ Itu sudah ditunggu mas, katanya sambil masuk mobil dinasnya untuk mengambil berkas,“ ujar Asmuni yang juga menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran dan Wakil Ketua Badan Musyawarah.

Untuk mendapatkan informasi, wartawa media ini menunggu hingga usai rapat.

Selesai rapat, Sumarsono DPRD dari PDI Perjuangan itu juga tampak sekali menghindari pertanyaan wartawan.

Namun dengan halus, dia juga enggan berkomentar dengan alasan belum tahu masalah ini “ Saya belum tahu masalahnya mas, nanti kalau berkomentar kan tidak enak, saya juga ini tadi belum istirahat setelah perjalanan dari luar kota. Mohon pengertiannya mas, hari Sabtu saja kembali kesini,” kata Sumarsono yang juga jadi koordinator Komisi A.

Padahal menurut Direktur Lembaga Kajian Masyarakat Widjanarko  menyayangkan kurang cepatnya langkah Bupati Tulungagung dalam mensikapi perubahan Struktur Organisasi Tata kerja (SOTK) yang terjadi di beberapa Organisasi pemerintahan Daerah ( OPD ) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Menurut dia, pengisian jabatan dan Aparat Sipil Negara yang kini sangat kental dengan tunjangan kinerja adalah isu yang sangat sensitif karena menyangkut  pelayanan publik  dan penyerapan anggaran serta merupakan kebijakan yang korektif atas salah urus yang telah berlangsung lama.

“Kami mengira itu telah telah terjadi adanya salah kelola dalam manajemen ASN di Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Personal dipindah namun tanpa disertai berkas administrasinya, bahkan masih banyak jabatan penting yang masing kosong, dan terjadinya perangkapan jabatan,” kata Widjanarko menyayangkan sikap Bupati yang lamban menanganinya

Kekhawatiran Widjanarko cukup beralasan karena di beberapa OPD tampak belum optimal pelayanannya kepada masyarakat, salah satunya Bashori pengurus takmir masjid yang seharusnya mnerima bantuan dari Bagian Kesra Setda Pemkab. Tulungagung.

“ Ini masih disuruh menunggu mas, nanti dihubungi, padahal seharusnya bulan ini sudah realisasi,” katanya. (ag/bd/red)