“Pro dan Kontra” Money Politik di Pilkada Serentak Tulungagung 2024

Editorial

Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati serentak tinggal 49 hari lagi, termasuk Pilkada Tulungagung yang saat ini diikuti empat Paslon yang akan berebut suara rakyat.

Berdasarkan data KPU Tulungagung, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tulungagung pada Pilkada Serentak Tahun 2024 ada sebanyak 866.030 orang, terdiri dari 431.111 pemilih perempuan dan 434.919 pemilih laki-laki. Itulah suara rakyat Tulungagung yang diperebutkan.

Di Kabupaten Tulungagung saat ini rakyatnya “asyik”, politik bagi mereka menarik juga tidak, apatis tidak juga, apalagi yang namanya fanatisme kayaknya sudah tidak banyak.

Nah, bicara politik, rakyat Tulungagung di desa-desa sudah terbiasa dengan politik, saat pemilihan kepala desa dan itu cenderung kental diwarnai “politik uang” terselubung atau sembunyi-sembunyi, walaupun banyak juga yang vulgar.

Apakah saat Pilkada nanti pada Rabu, 27 November 2024, Pilkada Tulungagung juga akan diwarnai politik uang?

Menarik kita angkat sebagai topik editorial, karena dari pengamatan kami, banyak rakyat yang berharap dapat uang saat Pilkada nanti. Tentu ada juga rakyat yang menolak politik uang karena untuk perbaikan semua lini di Kabupaten yang sangat dikenal sebagai Kota Marmer ini.

Money politik atau politik uang adalah praktik memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum.

Praktik ini sering menjadi perdebatan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap proses demokrasi, terutama dalam konteks Pilkada Serentak 2024.

Bagian Pro :
1. Meningkatkan Partisipasi Pemilih
Beberapa pendukung money politik berargumen bahwa praktik ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi yang rendah. Mereka percaya bahwa insentif finansial dapat mendorong lebih banyak orang untuk datang ke tempat pemungutan suara.
2. Membantu Ekonomi Lokal
Dalam jangka pendek, distribusi uang atau barang dapat membantu ekonomi lokal dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini bisa menjadi suntikan ekonomi yang signifikan bagi komunitas yang kurang beruntung.
3. Memperkuat Dukungan Politik
Kandidat yang menggunakan money politik mungkin merasa bahwa ini adalah cara efektif untuk memperkuat dukungan politik mereka dan memastikan kemenangan. Mereka berpendapat bahwa ini adalah bagian dari strategi kampanye yang sah.

Bagian Kontra:
1. Merusak Integritas Demokrasi
Money politik merusak integritas proses demokrasi dengan mengalihkan fokus dari kebijakan dan program kandidat ke uang dan barang yang diberikan. Ini menciptakan lingkungan di mana pemilih memilih berdasarkan insentif finansial, bukan pada visi dan misi kandidat.
2. Menciptakan Ketidakadilan
Praktik ini menciptakan ketidakadilan karena kandidat dengan sumber daya finansial yang lebih besar memiliki keuntungan yang tidak adil dibandingkan kandidat lain. Ini mengurangi kesempatan bagi kandidat yang mungkin lebih kompeten tetapi memiliki sumber daya terbatas.
3. Mendorong Korupsi
Kandidat yang terpilih melalui money politik cenderung merasa perlu mengembalikan “investasi” mereka, yang dapat mendorong praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini berdampak negatif pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Money politik memiliki beberapa argumen yang mendukung, namun dampak negatifnya terhadap integritas demokrasi, keadilan, dan potensi korupsi jauh lebih besar. Penting untuk mempertimbangkan kedua sisi sebelum mengambil keputusan, namun upaya untuk mengurangi atau menghilangkan money politik dalam Pilkada harus menjadi prioritas untuk menjaga proses demokrasi yang sehat dan adil.

Lalu seberapa besar peran seluruh elemen dalam hal ini KPU Tulungagung, Bawaslu Kabupaten Tulungagung, TNI, Polres Tulungagung, Kejaksaan Negeri Tulungagung, Tokoh Agama, Kaum Intelektual, Tim Pemantau Independen, dan tentunya para Paslon yang sudah menyatakan tidak akan bermain politik uang saat deklarasi kampanye damai? Apakah mereka juga mau terjebak dan siap “kecewa” dengan politik uang yang ternyata tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan?

Keempat Paslon tersebut adalah (sesuai urut nomor paslon):
1. Gatot Sunu Wibowo – Ahmad Baharudin
2. Santoso – KH. Syamsul Umam
3. Maryoto Birowo – Didik Girnoto Yekti
4. Budi Setijahadi – Susilowati

Berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada Tulungagung yang jujur, adil, dan rahasia serta bebas dari politik uang!

Mari kita bersama-sama menjaga integritas demokrasi kita dengan menolak praktik money politik dan memilih berdasarkan visi dan misi kandidat yang terbaik untuk masa depan kita.

Baik buruk demokrasi dan nasib Tulungagung ke depan ada di tangan Anda semua yang mempunyai hak pilih.