Prihatin Ribuan Anak Putus Sekolah, Dinas Pendidikan Tulungagung Turun Tangan

Foto: Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Rahadi Puspita Bintara, saat mengungkapkan langkah strategis dalam menangani tingginya angka anak putus sekolah di Tulungagung, Jumat (2/5/2025).

TULUNGAGUNG, HARIAN- NEWS.com – Lebih dari 2.000 anak usia sekolah di Tulungagung tercatat tidak melanjutkan pendidikan. Mayoritas berasal dari jenjang SMP dan SMA. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung menyebut faktor ekonomi sebagai penyebab utama, diikuti kasus kekerasan seperti perundungan dan kekerasan seksual.

Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Rahadi Puspita Bintara, menyatakan banyak anak memilih bekerja demi membantu keluarga, meski harus mengorbankan hak mereka untuk mengenyam pendidikan formal.

“Sebagian besar dari mereka bekerja. Tapi kami juga menemukan kasus putus sekolah akibat kekerasan,” ujar Rahadian, Jumat (2/5/2025), usai Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional.

Solusi Pendidikan Alternatif Lewat PKBM

Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Pendidikan membentuk tim khusus yang bertugas menjangkau anak-anak putus sekolah dan menawarkan jalur pendidikan kejar paket melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“PKBM menjadi solusi fleksibel bagi anak-anak yang sudah bekerja. Mereka tetap bisa belajar sesuai waktu luang,” jelas Rahadian.

Upaya ini tidak dilakukan sendirian. Dinas Pendidikan menggandeng pemerintah desa, Dinas Sosial, serta pihak sekolah untuk menyusun intervensi berbasis keluarga dan komunitas. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan.

“Jika masalahnya ekonomi, kami libatkan Dinas Sosial untuk mencari solusi. Kami tidak ingin ada satu anak pun di Tulungagung kehilangan hak belajar,” tegasnya.

Pembenahan Guru dan Kurikulum

Selain menangani anak putus sekolah, Dinas Pendidikan Tulungagung juga berfokus pada peningkatan kualitas tenaga pengajar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah banyaknya guru berusia lanjut. Namun, menurut Rahadian, mereka mampu beradaptasi dengan perubahan sistem pendidikan, termasuk penerapan Kurikulum Merdeka.

“Kami terus dorong peningkatan kapasitas guru melalui program Guru Penggerak. Saat ini, sekitar 80 persen guru di Tulungagung sudah mengikuti program tersebut,” imbuhnya.

Program Guru Penggerak kini menjadi salah satu syarat untuk pengangkatan kepala sekolah. Saat ini, jumlah guru ASN di Tulungagung mencapai sekitar 9.000 orang.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Tulungagung dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah dan memperkuat mutu pendidikan daerah secara keseluruhan.

Jurnalis: Pandhu

Editor. : Tanu Metir