Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Malang Ungkap Kekhawatiran atas Realisasi PAD yang Belum Optimal”

MALANG, HARIAN- NEWS.com – Dalam rapat paripurna yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang pada Jumat (31/05/2024), fraksi-fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan pandangan umum mereka terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Malang, H. Abdurrochman, SH, dan dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD, menjadi ajang diskusi serius mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target yang diharapkan.

Fraksi PDI Perjuangan, melalui Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyoroti realisasi anggaran tahun 2023 yang belum memenuhi target yang ditetapkan. Fraksi ini juga menekankan pentingnya memperhatikan catatan-catatan yang diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan pengelolaan keuangan daerah jangka panjang.

Fraksi PKB, diwakili oleh H. Fathol Arifin, mempertanyakan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam mencapai target pajak daerah dan retribusi, serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi di Kota Malang.

H. Rokhmad dari Fraksi PKS menekankan bahwa pelaksanaan APBD tahun 2023 belum berjalan secara optimal, dengan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang masih rendah, yaitu hanya 0,33. Fraksi ini meminta penjelasan mengenai kendala dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan rasio PAD.

Fraksi Golkar, melalui Arief Budiarso, mengkritik rasio efisiensi keuangan daerah yang menunjukkan angka 110,75%, yang menurut mereka menandakan kinerja keuangan pemerintah daerah yang tidak efisien. Fraksi ini mempertanyakan strategi Pemerintah Kota untuk memaksimalkan PAD di masa depan.

Pj. Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, menyatakan, ada beberapa target dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 yang terealisasi dan bahkan melampaui target, namun ada pula yang kurang maksimal.

Pj. Walikota menegaskan, akan ada jawaban atas pandangan umum fraksi terkait dengan realisasi PAD yang belum optimal.