Kekurangan Dokter, Bupati Tulungagung Siap Ajukan Bantuan ke Pemerintah Pusat

Foto: Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (tengah), didampingi Wakil
Bupati dan Sekda, saat memimpin dialog kerja bersama Dinas Kesehatan membahas kekurangan tenaga dokter di puskesmas, Rabu (11/6/2025), di Pendapa Kongas Arum
Kusumaning Bongso.

TULUNGAGUNG,HARIAN-NEWS.com – Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyatakan keprihatinannya atas kekurangan dokter di sejumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Kondisi ini mendorong Pemkab
Tulungagung untuk segera mengambil langkah strategis dengan mengajukan bantuan tenaga medis ke pemerintah pusat.

Isu krusial tersebut menjadi fokus utama dalam dialog kerja antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang digelar pada Rabu pagi (11/6/2025) di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, didampingi Wakil Bupati Ahmad Baharuddin dan dihadiri oleh jajaran pejabat terkait, termasuk Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Soeroto.

Dalam dialog tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi pelayanan kesehatan di lapangan diungkapkan, mulai dari kurangnya sarana pendukung hingga minimnya tenaga medis, khususnya dokter umum dan dokter gigi.
“Kami sangat mengapresiasi dialog kerja ini karena dari sini kami bisa mengetahui langsung apa yang menjadi keluhan dan hambatan di lapangan. Ini penting sebagai bahan evaluasi dan dasar untuk mengambil langkah lanjutan,” ujar Bupati Gatut Sunu Wibowo kepada awak
media.

Data yang dipaparkan Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa Tulungagung saat ini
kekurangan sekitar 10 dokter umum dan 11 dokter gigi yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di tingkat puskesmas. Padahal, menurut standar nasional, idealnya satu dokter melayani maksimal 5.000 peserta BPJS Kesehatan.

Sementara itu, cakupan peserta BPJS Kesehatan di Tulungagung telah mencapai 84 persen dari total jumlah penduduk.
Gatut menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah mengkaji kekuatan anggaran yang dimiliki untuk menutup kekurangan tersebut.

Namun, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Pemkab juga membuka opsi untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah pusat.
“Insyaallah kami akan segera mengusulkan penambahan tenaga dokter ke pusat, sambil tetap memperhitungkan kemampuan anggaran daerah.
Harapannya, pelayanan kesehatan
masyarakat bisa semakin optimal dan merata,” jelasnya.

Rencana strategis ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam memperkuat sistem layanan kesehatan primer di Tulungagung, sekaligus menjamin hak dasar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak.

Langkah proaktif ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Tulungagung dalam membenahi sektor kesehatan, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses dan sumber daya medis.

Jurnalis: Pandhu