Data Beda, Optimisme Sama: Bapenda Tulungagung Yakin Target PAD 2025 Tercapai

Bapenda Tulungagung optimis, Sukowinarno Kepala Bapenda Tulungagung (foto by Pandhu)

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Pemerintah Kabupaten Tulungagung menegaskan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 masih berada di jalur aman. Hingga akhir September, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat realisasi PAD mencapai Rp626,7 miliar atau 78,6 persen dari target Rp796,5 miliar.

Namun, di balik optimisme itu muncul catatan kritis. Terdapat perbedaan data antara laporan Bapenda dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mencatat realisasi PAD Tulungagung baru 61,05 persen atau Rp776,31 miliar per Oktober.
Kepala Bapenda Tulungagung, Sukowinarno, S.H., S.Pd., M.Si., mengakui adanya kemungkinan miss data akibat keterlambatan input ke sistem pusat.
“Ada kemungkinan data kami belum masuk ke sistem pusat. Tapi angka real di kami jelas, sampai 30 September PAD sudah 78,6 persen dari target Rp796,5 miliar,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/10/2025).

Retribusi Masih Jadi Tulang Punggung
Berdasarkan data Bapenda, retribusi daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD dengan target Rp471,8 miliar dan realisasi Rp370,8 miliar (78,6 persen). Sementara pajak daerah menempati posisi kedua dengan target Rp298,6 miliar dan realisasi Rp228,7 miliar (76,6 persen).
“Retribusi masih menjadi tulang punggung PAD Tulungagung. Tapi potensi pajak daerah juga besar, terutama sektor-sektor yang belum tergarap maksimal,” kata Sukowinarno.

Empat sektor pajak yang dinilai belum optimal yakni perhotelan, restoran, hiburan, dan pariwisata. Selain faktor daya beli masyarakat yang menurun, lemahnya sistem pengawasan transaksi juga menjadi kendala.

Untuk mengatasinya, Bapenda menambah 40 tapping box baru di sejumlah tempat usaha. Alat ini merekam transaksi secara digital sehingga meminimalkan manipulasi laporan manual.
“Transparansi pajak adalah kunci. Kami ingin tahu real time transaksi di lapangan, bukan sekadar menunggu laporan wajib pajak,” tegasnya.

UMKM dan Pariwisata Masih Belum Menyala
Sukowinarno menilai sektor UMKM belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Meski demikian, ia menolak pendekatan pemungutan pajak secara agresif terhadap pelaku usaha kecil.
“UMKM ini sektor paling tangguh saat krisis. Pendekatan kami bukan pemungutan, tapi edukasi. Mereka harus tumbuh dulu sebelum menjadi wajib pajak aktif,” jelasnya.

Sementara sektor pariwisata, khususnya kawasan pantai selatan Tulungagung, dinilai masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Namun, sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) masih perlu diperkuat.
“Bapenda tidak bisa bekerja sendiri. Pariwisata, hotel, restoran, dan hiburan harus tumbuh bersama agar kontribusi PAD meningkat,” tambahnya.

Kontribusi Aset Daerah Masih Kecil
Dua pos lain, yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, masih memberi kontribusi kecil secara nominal. Masing-masing tercatat Rp7,2 miliar (98,2 persen dari target Rp7,4 miliar) dan Rp19,8 miliar (106,7 persen dari target Rp18,6 miliar).
“Kami akui dua pos ini masih kecil, tapi arah kami jelas: memperkuat aset daerah agar menghasilkan dividen lebih besar ke depan,” ujar Sukowinarno.

Evaluasi dan Tantangan Akhir Tahun
Menjelang akhir tahun anggaran, Bapenda menggelar evaluasi rutin setiap minggu serta koordinasi triwulan dengan OPD terkait. Evaluasi mencakup kinerja SDM, efektivitas sistem pemungutan, dan capaian tiap sektor.
“Kami optimis target Rp796,5 miliar tercapai pada 31 Desember nanti,” kata Sukowinarno.

Optimisme itu didukung capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah mencapai 99,6 persen per akhir September 2025 — salah satu yang tertinggi di Jawa Timur.
“Kami apresiasi masyarakat Tulungagung yang taat membayar pajak. Ini bukti kesadaran publik semakin meningkat,” tutupnya.

Catatan Redaksi:
Meski kinerja Bapenda menunjukkan tren positif, sejumlah pengamat menilai kesuksesan PAD seharusnya tidak hanya diukur dari capaian angka. Sinkronisasi data antara pusat dan daerah menjadi isu fundamental yang perlu dibenahi agar kebijakan fiskal daerah lebih akurat dan berkelanjutan.

Jurnalis: Pandhu
Editor: Tanu Metir