DPMD Tulungagung Dorong 45 BUMDes Segera Berbadan Hukum untuk Perkuat Ketahanan Pangan

TULUNGAGUNG, HARIAN- NEWS.com – Sebanyak 45 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur segera mendapatkan legalitas hukum.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung telah melakukan pendampingan teknis untuk memastikan semua BUMDes beroperasi sesuai regulasi dan mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.

Wahyu Yuniarko, Plt Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Tulungagung, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan pembinaan teknis kepada pengelola BUMDes yang belum memiliki badan hukum. “Senin lalu, kami memberikan pembinaan teknis dan mendorong agar BUMDes segera mengurus legalitasnya,” ujar Wahyu, Kamis (20/2/2025).

Langkah ini merupakan bagian dari persiapan desa dalam merealisasikan kebijakan pemerintah yang mewajibkan 20 persen Dana Desa (DD) dialokasikan untuk ketahanan pangan. Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh BUMDes sesuai dengan potensi masing-masing desa.

Meski demikian, pemerintah desa masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi terkait implementasi kebijakan tersebut. “Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah kabupaten agar perencanaan program bisa disesuaikan,” ujar seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya.

Kesiapan desa dalam menjalankan program ini juga diamini oleh Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Tulungagung, Guminto. Menurutnya, mayoritas BUMDes di Tulungagung sudah siap menjalankan program tematik ketahanan pangan sesuai dengan potensi desa masing-masing. “Saya rasa BUMDes di Tulungagung sudah siap karena mereka akan menjalankan program sesuai potensi yang dimiliki. Hanya saja, memang masih ada sekitar 45 dari 257 BUMDes yang belum memiliki badan hukum, dan ini menjadi fokus utama kami,” jelasnya.

Di tingkat desa, persiapan juga mulai dilakukan. Seperti yang disampaikan Kepala Desa Tugu, Kecamatan Sendang, Parlan, pihaknya telah menyiapkan program berbasis pertanian dan peternakan. “Didesa kami kemungkinan akan mengembangkan produksi padi atau ternak kambing, karena mayoritas warga kami adalah petani dan peternak,” tuturnya.

Namun, tantangan lain yang dihadapi pemerintah desa adalah sebagian besar desa telah menyusun rencana pembangunan tahun 2025, sehingga perlu melakukan penyesuaian agar program ketahanan pangan bisa diintegrasikan dengan baik.

Sebagai informasi, dari total 257 desa di Tulungagung, sebanyak 212 BUMDes telah memiliki badan hukum, sementara 45 lainnya masih dalam proses penyelesaian legalitas. Di antara yang sudah berbadan hukum, empat BUMDes, yakni BUMDes Bangoan, Tiudan, Gondosuli, dan Beji, telah bermitra dengan Sentra Pangan dan Pengolahan Gizi (SPPG) serta Dapur MBG di Boyolangu.

Dengan adanya pendampingan dari DPMD, diharapkan seluruh BUMDes di Tulungagung segera memiliki legalitas yang sah dan mampu menjalankan program ketahanan pangan secara optimal