

TRENGGALEK, HARIAN- NEWS.com – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek agar penggunaan dana pinjaman dari pihak ketiga dilakukan secara tepat sasaran, khususnya pada sektor-sektor strategis yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menegaskan bahwa pemanfaatan dana pinjaman seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi daerah. Dengan demikian, dana tersebut dapat membantu meringankan beban cicilan pemerintah daerah ke depan.
“Artinya, kalau kita bisa memoles destinasi wisata dengan optimal dan benar-benar menghasilkan pundi-pundi pendapatan, tentu akan memudahkan pengembalian utang,” kata Mugianto, Jumat (14/11/2025).
Politisi yang akrab disapa Kang Obeng ini menilai, rencana investasi di kawasan Dilem Wilis, Kecamatan Bendungan, senilai Rp7 miliar perlu dikaji ulang secara matang. Menurutnya, selama empat periode menjabat sebagai anggota DPRD, total investasi yang telah digelontorkan di wilayah tersebut mencapai sekitar Rp100 miliar, namun kontribusinya terhadap PAD dinilai masih relatif kecil.
“Padahal investasi yang masuk sudah sangat besar, tetapi PAD yang didapat masih belum sebanding. Ini yang perlu menjadi bahan pertimbangan bersama,” ujarnya.
Komisi II DPRD Trenggalek, lanjut Kang Obeng, telah meminta Pemkab untuk meninjau kembali besaran investasi yang akan dialokasikan ke Dilem Wilis. Ia menilai, penganggaran dalam skala lebih kecil akan lebih rasional. “Kalau Rp1 miliar, masih oke dan realistis,” tandasnya.
Ia juga berpendapat, alokasi anggaran untuk kawasan Dilem Wilis sebaiknya difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan yang rusak serta pengembangan destinasi wisata yang benar-benar potensial dan siap mendatangkan wisatawan.
Selain itu, Kang Obeng menyoroti proyek “Kota Atraktif” yang menghabiskan anggaran Rp6 miliar untuk pemolesan Pasar PON. Menurutnya, proyek tersebut sebaiknya ditunda sementara dan anggaran difokuskan pada kebutuhan yang lebih mendesak.
“Kita tahan dulu pembangunan di dalam kota, kecuali yang di depan Plasa Kharisma dengan anggaran Rp2 miliar. Itu masih tidak masalah,” ungkapnya.
Tak hanya itu, politisi senior Partai Demokrat tersebut juga meminta Pemkab Trenggalek mengkaji ulang rencana pembangunan di kawasan Huko dan Alun-alun dengan pendekatan bertahan selama satu hingga dua tahun ke depan.
Ia menambahkan, pembangunan destinasi wisata Guwo Lowo sebaiknya tidak menghabiskan anggaran hingga Rp5 miliar. Menurutnya, daya tarik wisata yang paling diminati pengunjung masih didominasi kawasan pantai.
“Fokus utama tetap wisata pantai. Fasilitas umum di kawasan pantai perlu diperbaiki agar nyaman bagi wisatawan dan pada akhirnya bisa meningkatkan PAD,” pungkasnya.
Jurnalis: Nanang NK
Editor: Arief Gringsing
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !